Bank Digital Menurut OJK: Bukan Izin, Ini Kewajibannya

Bank digital bukan izin. OJK menyatakannya sendiri di FAQ resminya: ia "tidak menerbitkan izin (lisensi) Bank Digital secara khusus". Bank digital adalah cara sebuah bank umum berbadan hukum Indonesia (Bank BHI) beroperasi, diatur Pasal 23–31 POJK 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum (diundangkan 30 Juli 2021). Kegiatan usahanya terutama lewat saluran elektronik, tetapi ia tetap wajib punya 1 kantor pusat fisik dan harus menjaga enam syarat selama beroperasi. Bank yang menjalankan aplikasi tanpa memenuhi enam syarat itu, kata OJK, "baru sebatas" bank yang melakukan layanan perbankan digital. Layanan itu diatur peraturan lain: POJK 21 Tahun 2023.

Artikel ini untuk kepala kepatuhan dan manajemen risiko di bank umum. CRO dan divisi hukum pembaca keduanya. Halaman yang muncul di Google untuk "bank digital" isinya daftar aplikasi untuk penabung. Kami membaca peraturannya dari sisi bank yang harus mempertanggungjawabkan label itu di depan pemeriksa OJK.

Pengertian bank digital menurut POJK 12/POJK.03/2021

Definisinya ada di Pasal 1 angka 22:

Bank Digital adalah Bank BHI yang menyediakan dan menjalankan kegiatan usaha terutama melalui saluran elektronik tanpa kantor fisik selain KP atau menggunakan kantor fisik terbatas.

Kata kuncinya terutama, bukan "seluruhnya". Beberapa halaman edukasi di hasil pencarian menulis bahwa bank digital beroperasi sepenuhnya online tanpa kantor. Pasal 23 ayat (2) berkata lain: bank digital "wajib memiliki 1 (satu) kantor fisik sebagai KP". Menurut Penjelasan Pasal 23 ayat (3), kantor fisik tambahan pun boleh, asal terbatas dari sisi jumlah, jenis, atau lokasi.

Ada dua batas cakupan. Pertama, "Bank" dalam POJK 12/2021 adalah bank umum konvensional. Bank umum syariah membaca padanannya di POJK 16 Tahun 2022 tentang Bank Umum Syariah (diundangkan 31 Agustus 2022), Pasal 1 angka 20 dan Pasal 22–27. Isinya sejajar, kecuali syarat inklusinya berbunyi "inklusi keuangan syariah". Kedua, kantor cabang bank asing (KCBLN) tidak bisa beroperasi sebagai bank digital, menurut jawaban 5e di FAQ OJK atas POJK 12/POJK.03/2021.

Status POJK 12/2021 per 11 November 2026: JDIH BPK mencatatnya "Berlaku" tanpa peraturan pengubah. Itu catatan satu katalog, bukan bukti bahwa tidak ada perubahan sama sekali.

Dua istilah, dua peraturan: hasil hitungan kami

Kami menghitung kemunculan tiga istilah di teks resmi tiga peraturan, diunduh dari ojk.go.id pada 11 November 2026. Metodenya: teks diekstrak dari PDF, spasi dan pergantian baris dinormalkan supaya frasa yang terpotong baris tetap terhitung, dan pencarian tidak membedakan huruf besar-kecil. "Digital Bank" dengan urutan terbalik (misalnya dalam "Maturitas Digital Bank") tidak dihitung.

Kedua istilah hidup di dua peraturan yang tidak saling memakai kategori. POJK 21 Tahun 2023 tentang Layanan Digital oleh Bank Umum (diundangkan dan berlaku 22 Desember 2023) tidak sekali pun menyebut "Bank Digital". POJK 12/2021 memakai frasa "layanan perbankan digital" cuma sekali, di daftar sanksi.

Satu-satunya "Bank digital" di PADK 1 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum (ditetapkan 23 Januari 2026, berlaku 1 Maret 2026) ada di Lampiran I, bagian perubahan Rencana Strategis TI (RSTI). "Perubahan model bisnis Bank menjadi Bank digital" disebut sebagai salah satu kondisi signifikan yang membolehkan bank mengubah RSTI-nya di tengah periode. Bagi tim kepatuhan, itu petunjuk praktis: keputusan menjadi bank digital juga dokumen TI, bukan cuma dokumen bisnis.

Bank digital vs layanan digital: kewajiban masing-masing

Tabel di bawah menyandingkan kewajiban POJK 12/2021 bagi bank yang beroperasi sebagai bank digital dengan kewajiban POJK 21/2023 bagi setiap bank yang menyelenggarakan Layanan Digital. Sisi layanan digital sudah kami bahas rinci di artikel mobile banking adalah Layanan Digital menurut POJK 21/2023; di sini cukup di tingkat kategori.

Enam syarat Pasal 24 ayat (1) itu: model bisnis dengan teknologi yang inovatif dan aman; kemampuan mengelola model bisnis digital secara pruden dan berkesinambungan; manajemen risiko yang memadai; tata kelola, termasuk Direksi yang kompeten di bidang TI; perlindungan keamanan data nasabah; dan kontribusi pada ekosistem keuangan digital atau inklusi keuangan. Pasal 24 ayat (2) membuatnya berkelanjutan: bank "wajib menjaga pemenuhan persyaratan" selama beroperasi sebagai bank digital. Lalai menjaganya membuka tangga sanksi Pasal 31, dari teguran tertulis sampai larangan menjadi pihak utama bagi pemegang saham pengendali, Direksi, dan Dewan Komisaris.

Di sisi layanan digital, keterlambatan laporan evaluasi didenda Rp1 juta per hari kerja, paling banyak Rp50 juta per laporan (Pasal 36). Verifikasi dua faktor dan kewajiban salah satunya biometrik untuk verifikasi jarak jauh (Pasal 5 ayat 6–7) kami bahas di artikel Jumat tentang autentikasi.

Kedua kategori bertumpuk, bukan pilihan. Itu bacaan kami atas Pasal 30 POJK 12/2021, yang mewajibkan bank digital memenuhi semua ketentuan untuk Bank BHI. Bank digital tetap bank umum, jadi aplikasinya tetap Layanan Digital di bawah POJK 21/2023. Setiap bank ada di kolom kanan. Bank digital ada di kedua kolom.

Dua jalur menjadi bank digital, dan angka modal yang sering salah kutip

Pasal 25 membuka dua jalur: mendirikan Bank BHI baru sebagai bank digital, atau mentransformasi bank yang sudah ada. Penjelasannya menyebut transformasi sebagai bank yang "mengubah strategi bisnis menjadi Bank Digital".

• Pendirian baru. Pasal 12 ayat (1) menetapkan modal disetor paling sedikit Rp10 triliun untuk mendirikan Bank BHI. Batas bawah itu milik pendirian Bank BHI pada umumnya, bukan premi khusus bank digital, dan tidak mutlak: menurut Pasal 12 ayat (2) OJK dapat menetapkan jumlah lain dengan pertimbangan tertentu, dan menurut Pasal 11 ayat (2) persyaratan pendirian tidak berlaku bagi pendirian bank perantara. Yang khusus bank digital ada di Pasal 26 ayat (2): setoran modal saat mengajukan persetujuan prinsip cukup 30%, sementara bank konvensional baru wajib 40% (Pasal 15 ayat 1 huruf i).
• Transformasi. Upaya memenuhi Pasal 24 dituangkan dalam Rencana Bisnis Bank (Pasal 27 ayat 2). Setelah syaratnya terpenuhi, bank boleh mempertahankan, menutup sekaligus atau bertahap, atau menambah kantor dan terminal elektroniknya (Pasal 27 ayat 3).

Untuk transformasi, FAQ OJK (jawaban 5d) menyebut modal inti Rp3 triliun, atau Rp1 triliun bagi bank anggota kelompok usaha bank, dan menyatakan angka itu disesuaikan dengan POJK 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank. Jadi itu batas modal inti umum hasil konsolidasi, bukan syarat tambahan bank digital. Kami belum membaca POJK 12/POJK.03/2020 sendiri, jadi angka ini kami kutip sebagai pernyataan FAQ. Daftar bank digital yang menyebut "Rp10 triliun" sebagai harga menjadi bank digital mencampur dua hal itu.

Jebakan dua "POJK 12"

OJK punya dua peraturan bernomor 12 yang sama-sama bicara digital, dan hanya satu yang masih berlaku:

• POJK 12/POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum. Dicabut Pasal 39 POJK 21/2023 per 22 Desember 2023.
• POJK 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum, yang memuat kategori bank digital. Berlaku sejak 30 Oktober 2021, tiga bulan setelah diundangkan (Pasal 160).

Salah satu halaman yang dikutip AI Overview Google untuk kueri ini, tulisan di situs JDIH sebuah pemerintah kota yang bersumber dari webinar 2023, mendefinisikan perbankan digital dari peraturan 2018. Kebijakan internal atau materi pelatihan yang masih merujuk "POJK 12" untuk layanan digital tanpa menyebut tahun perlu diperiksa: besar kemungkinan ia menunjuk aturan yang sudah mati. Pasal 37 POJK 21/2023 memberi bank yang sudah punya layanan digital waktu 3 bulan untuk menyesuaikan kebijakan dan prosedur, dan 1 tahun untuk infrastruktur TI. Dihitung dari 22 Desember 2023, kedua tenggat itu sudah lewat.

Mana yang berlaku untuk bank kami?

FAQ OJK jawaban 5b menyebut label dari OJK "bukan suatu hal yang prinsip". Yang dipersoalkan OJK adalah klaimnya: bank yang menyebut diri bank digital harus memenuhi ketentuannya, "bukan menjadikan label Bank Digital hanya sebagai gimmick bisnis semata". Dari situ, urutan pertanyaannya:

1. Apakah bank menyelenggarakan aplikasi, internet banking, atau layanan lain yang memberi akses transaksi atau rekening? Jika ya, POJK 21/2023 berlaku. Situs yang hanya berisi informasi publik tanpa transaksi atau akses rekening bukan produk bank (Pasal 4).
2. Apakah bank, di materi pemasaran, rencana bisnis, atau laporan tahunan, menyebut dirinya bank digital? Jika ya, Pasal 23–31 POJK 12/2021 ikut berlaku, termasuk enam syarat berkelanjutan dan sanksi Pasal 31.
3. Apakah bank berbentuk KCBLN? Ia tidak bisa menjadi bank digital, tetapi tetap terikat POJK 21/2023.
4. Apakah bank umum syariah? Bacaannya POJK 16/2022 Pasal 22–27, bukan POJK 12/2021.
5. Apakah lembaganya BPR? Kedua POJK ini mengatur bank umum, jadi keduanya tidak berlaku.

Posisi yang paling mudah dipertahankan di depan direksi dan pemeriksa: kebanyakan bank konvensional hanya ada di kolom kanan, dan kata "bank digital" di kampanye bukan keputusan tim pemasaran. Itu klaim regulasi yang harus lolos telaah kepatuhan. Pendapat kami lebih keras lagi: kalau tim kepatuhan tidak bisa menunjukkan berkas pemenuhan keenam syarat Pasal 24 hari ini, label itu sebaiknya tidak dipakai sama sekali. Menariknya dari materi pemasaran jauh lebih murah daripada menjelaskannya ke pemeriksa. Telaah materi pemasaran itu juga bersinggungan dengan kewajiban perlindungan konsumen POJK 22/2023.

Asuransi dan multifinance

Di kedua POJK yang kami baca, asuransi dan multifinance tidak punya padanan "bank digital" sebagai kategori kelembagaan; yang ada kategori layanan. Perusahaan asuransi punya Layanan Asuransi Digital: Pasal 52B POJK 36 Tahun 2024 (diundangkan 23 Desember 2024) melarang penyelenggaraannya sebelum ada persetujuan OJK, dan Pasal 52A membatasinya pada penutupan produk yang seluruh prosesnya digital dan tanpa tatap muka. Perusahaan pembiayaan punya Layanan Pembiayaan Digital, diperkenalkan POJK 46 Tahun 2024 (diundangkan 31 Desember 2024). POJK 46/2024 itu sudah diubah lagi oleh POJK 35 Tahun 2025, yang belum kami baca, jadi kami tidak mengutip nomor pasalnya. Kami juga belum memeriksa setiap POJK perizinan di kedua sektor.

Daftar bank digital terdaftar di OJK: tidak ada, dan memang tidak akan ada

Karena OJK tidak menerbitkan izin bank digital (FAQ 5e), OJK juga tidak punya register bank digital. Setiap daftar "bank digital di Indonesia" di internet adalah kumpulan klaim bank sendiri, disusun penulisnya, dan biasanya mencampur bank digital dengan aplikasi milik bank konvensional. Daftar dengan peringkat tertinggi untuk kueri ini bertanggal Maret 2023 dan tidak menyebut OJK sama sekali. Kami tidak menyusun daftar tandingan, karena tidak ada sumber OJK yang bisa dijadikan acuan tanggalnya.

Yang bisa diperiksa adalah izin bank umumnya, bukan label digitalnya. AI Overview untuk "bank digital adalah" juga mengutip dokumen berjudul "Draft CP Digital Banking". Kami tidak menemukannya di ojk.go.id per 11 November 2026. Judulnya sendiri menyebut draf: kalaupun dokumen itu ada, ia rancangan untuk konsultasi, bukan peraturan, dan tidak bisa jadi dasar posisi kepatuhan.

Yang perlu dilakukan tim kepatuhan

• Inventarisasi setiap tempat bank menyebut dirinya "bank digital": situs, aplikasi, iklan, rencana bisnis, laporan tahunan. Setiap kemunculan adalah klaim yang harus didukung pemenuhan Pasal 24.
• Ganti rujukan "POJK 12" tanpa tahun di kebijakan internal dengan nomor lengkapnya.
• Jika direksi memutuskan transformasi, catat bahwa PADK 1/2026 menyebut keputusan itu sebagai alasan mengubah RSTI. Rencana bisnis dan rencana TI berubah bersama.
• Untuk onboarding nasabah lewat aplikasi, kewajiban APU PPT dalam onboarding digital dan kewajiban bank atas cloud tetap melekat di kedua kategori.

Klaim "bank digital" paling sering lahir di situs dan materi produk, bukan di rencana bisnis. Karena itu alur persetujuan konten penting bagi kepatuhan. WEBARQ membangun situs untuk tiga entitas BCA Group, yaitu BCA Sekuritas, BCA Syariah dan BCA Insurance, dengan CMS yang mendukung draf, pratinjau, merge, dan persetujuan berlapis. 42 dari 214 klien kami bergerak di perbankan dan keuangan. Kami tidak menangani perizinan bank digital; kami membangun website untuk lembaga keuangan yang teregulasi.

Artikel ini disusun dengan bantuan AI dan diverifikasi terhadap teks peraturan dari ojk.go.id. Hitungan istilah dilakukan pada 11 November 2026.